Dinas Kominfo Kabupaten Asahan Ikuti Sosialisasi Online Peraturan Menteri PANRB Tentang Pedoman Manajeman Risiko SPBE
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh instansi pemerintah harus terus ditingkatkan. Berdasarkan data evaluasi, tingkat kematangan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-Government ini relatif masih rendah secara nasional. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi…
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Asahan Fasilitasi Teleconference Bupati Asahan Dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi
Teleconference ini dilakukan Gubernur Sumut di Ruang Asahan Command Center Kantor Bupati Asahan, Selasa (24/3/2020) untuk memantau perkembangan virus corona covid-19 di derah Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara sekaligus untuk menangani penghambatan covid-19. Dalam teleconference tersebut Gubernur meminta para Bupati/Walikota…
Diskominfo Asahan fasilitasi Video Conference UPTD Metrologi Legal Diskopdag dan bagian hukum Setdakab dengan DJKP Kemenkeu RI
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan pada hari ini Kamis (12/03/2020) memfasilitasi video conference UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi dan Perdagangan serta Bagian Hukum Setdakab Asahan dengan DJKP Kemenkeu RI di Ruangan Asahan Command Center.Kegiatan ini bertujuan untuk mengklarifikasi atas beberapa pertanyaan UPTD…
Memperingati Tahun baru imlek maka kantor di liburkan 1 hari
- 5
- Februari
- 2019
Sosialiasi Internet Sehat
- 09.00 Wib
- Hotel Antariksa Kisaran
- 0
- Pilih Bula
- 2019
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.