Dinas Kominfo sebagai Admin SP4N-LAPOR! Kabupaten Asahan Hadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Tahun 2019
Dalam rapat monitoring dan evaluasi yang dihadiri oleh Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan yang merupakan admin SP4N-LAPOR! Kabupaten Asahan ini diserahkan reward kepada daerah –daerah yang dinilai mampu mengelola SIPP dan SP4N-LAPOR! dengan baik. Pemerintah Kabupaten Asahan menjadi salah satu daerah yang…
Dinas Kominfo Kabupaten Asahan Laksanakan Kegiatan Launching dan Sosialisasi Asahan Satu Data
Merujuk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan merilis aplikasi Asahan Satu Data atau ASADA. Pada hari ini, Selasa (29/10/2019) bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan,…
CPNS Golongan III Dinas Kominfo Kabupaten Asahan ikuti Latsar di LPMP Sumut
Pelatihan Dasar CPNS Golongan III telah memasuki tahap Seminar Evaluasi Aktualisasi. Peserta berkewajiban untuk menyelesaikan laporan aktualisasi dan mempresentasikannya dalam seminar evaluasi laporan aktualisasi yang dihadiri oleh masing-masing pembimbing, penguji dan mentor. Seminar Evaluasi Aktualisasi Pelatihan Dasar ini…
Memperingati Tahun baru imlek maka kantor di liburkan 1 hari
- 5
- Februari
- 2019
Sosialiasi Internet Sehat
- 09.00 Wib
- Hotel Angkasa
- 6
- Februari
- 2019
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.