Diskominfo Kabupaten Asahan Gelar Upah-upah Calon Jamaah Haji Tahun 2019
Diskominfo Kabupaten Asahan menggelar pengajian rutin sekaligus memberikan upah-upah kepada Ibu Nismah kepala seksi statistik sektoral bidang sandi dan statistik yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan pada jumat (5/7/2019).…
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika laksanakan Halal Bihalal di Kediamannya
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si melaksanakan halal bihalal. Kegiatan ini dilaksanakan di kediamannya yang bertempat di sidodadi, Asahan pada kamis, (27/6/2019). Kegiatan ini dihadiri Plt. Bupati Asahan beserta istri, Sekda Kabupaten Asahan, para Asisten, keluarga besar Dinas Kominfo…
SERTIFIKASI SKKNI BIDANG KOMINFO 2019
Pendaftaran dapat dilakukan via online di https://bbpsdmp-medan.kominfo.go.id/ dan atau mengirimkan scan dokumen ke email : bbpsdmp.medan@mail.kominfo.go.id.
Memperingati Tahun baru imlek maka kantor di liburkan 1 hari
- 5
- Februari
- 2019
Sosialiasi Internet Sehat
- 09.00 Wib
- Hotel Angkasa
- 6
- Februari
- 2019
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.