DEKLARASI MASYARAKAT ASAHAN ANTI HOAX TAHUN 2019
Deklarasi Masyarakat Asahan Anti Hoax dalam acara Car Free Day yang dilaksanakan Minggu (03/03/19) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan di Taman Hutan Kota Kisaran. Dalam sambutan Bupati Asahan yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kominfo Kab. Asahan Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si, disampaikan bahwa latar…
Jalin Kerjasama Dengan Diskominfo Kab. Asahan, Diskominfo Propsu Gelar Acara Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Sebagai sebuah kelompok sosial masyarakat, KIM bertugas melaksanakan amanat dari UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 9 ayat 4 tentang kewajiban penyebarluasan informasi publik yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.Oleh karena itu, dalam rangka membantu memberikan informasi,…
Diskominfo Asahan Laksanakan Bimtek Persandian Kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Asahan
Sisi positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat telah banyak memberikan perubahan dan kemudahan bagi manusia untuk melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi tanpa ada batasan apapun. Akan tetapi, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan terbukanya peluang oleh pihak yang tidak bertanggung…
Memperingati Tahun baru imlek maka kantor di liburkan 1 hari
- 5
- Februari
- 2019
Sosialiasi Internet Sehat
- 09.00 Wib
- Hotel Angkasa
- 6
- Februari
- 2019
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.